Diskresi Administratif, Sistem Insentif Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik - Yohanes Irianta


Studi Kasus Pelayanan Catatan Sipil di Kabupaten Kulon Progo Pada Saat Sebelum Otonomi Daerah dan Setelah Otonomi Daerah

Tugas Akhir/Tesis Penelitian Administrasi Publik
Penulis: Yohanes Irianta
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik

Ringkasan:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan kinerja birokrasi pelayanan publik pada saat sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah, dalam bidang pelayanan catatan sipil di Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah menjadi titik awal pembahasan penelitian ini, karena pelayanan catatan sipil pada saat sebelum otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan setelah otonomi daerah pelayanan catatan sipil merupakan kewenangan daerah. Dengan adanya sharing of power dan empowering of regional administration serta distribution of income, pada saat setelah otonomi daerah, seharusnya pelayanan catatan sipil semakin baik. Berdasarkan studi pustaka dan pertimbangan atas hasil pengamatan, penulis mengidentifikasi bahwa faktor diskresi administratif dan sistem insentif mempunyai hubungan dengan kinerja pegawai pelayanan publik, selanjutnya mempengaruhi kinerja birokrasi pelayanan publik, baik pada saat sebelum otonomi daerah maupun setelah otonomi daerah.

Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan survei, responden untuk variabel diskresi administratif, variabel sistem insentif dan variabel kinerja pegawai pelayanan publik merupakan seluruh populasi pegawai sub dinas catatan sipil, yaitu 16 orang. Responden untuk variabel kinerja birokrasi pelayanan publik merupakan pengguna layanan catatan sipil yang pernah memanfaatkan pelayanan catatan sipil pada saat sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah. Dari 190 daftar pertanyaan yang disampaikan kepada pengguna layanan catatan sipil, sebanyak 105 daftar pertanyaan yang diterima dan memenuhi syarat. Terdiri dari: 91 pengguna layanan akta kelahiran, 14 pengguna layanan akta perkawinan dan 105 pengguna layanan legfalisasi kutipan akta catatan sipil. Untuk mengetahui hubungan variabel diskresi administratif, variabel sistem insentif dan variabel kinerja pegawai pelayanan publik dipergunakan analisis tabulasi silang (Crosstab analysis) dengan Program SPSS for Windows.

Dari uji korelasi tabulasi silang dan data hasil wawancara diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Memang terjadi perbedaan kinerja birokrasi pelayanan publik pada Sub Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada saat sebelum dan setelah otonomi daerah, kinerja birokrasi pelayanan catatan sipil setelah otonomi daerah lebih tinggi dari pada kinerja birokrasi pelayanan catatan sipil sebelum otonomi daerah. Walaupun jumlah pencapaian akta maupun pendapatan menurun, tetapi kalau dibandingkan dengan input yang berupa jumlah pegawai, anggaran dan sarana, maka kinerja birokrasi pelayanan publik setelah otonomi lebih tinggi. Ada hubungan yang positif dan erat antara faktor Diskresi Administratif dan faktor sistem insentif dengan Kinerja Pegawai Pelayanan Publik di Sub Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada saat sebelum otononi daerah dan pada saat setelah otonomi daerah. Ada hubungan positif dan erat antara faktor Kinerja Pegawai Pelayanan Publik dengan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik di Sub Dinas Catatan Sipil pada saat sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah.

Analisis Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 Di Kabupaten Yapen Waropen - Jan Alex Kiriwenno


Tugas Akhir/Tesis Penelitian Administrasi Publik
Penulis: Jan Alex Kiriwenno
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Bidang Konsentrasi: Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah

Ringkasan:

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana persiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen, dalam pembentukan Lembaga Perangkat Daerah, dengan melihat bergai faktor yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan serta kriteria pembentukan sebagaimaan termuat dalam PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu penelitian ini sekaligus mengadakan menilaian dan evaluasi atas pelaksanaan PP 84 Tahun 2000 di Kabupaten Yapen Waropen.

Pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dalam implementasinya tidak selalu menimbulkan output dan outcame yang positif. Fenomena tersebut terjadi karena dalam penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP 84 Tahun 2000 tidak berlandaskan kebutuhan daerah, Sejak di keluarkan PP 84 Tahun 2000, jumlah perangkat Daerah Kabupaten Yapen Waropen sebanyak 17 Dinas, 10 LTD, 2 Sekretariat, 8 Kecamatan dan 5 Kelurahan dengan jumlah Eselon jabatan sebanyak 712.Jumlah tersebut dinilai terlalu banyak dan sangat berpengruh terhadap keuangan daerah. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 8 Tahun 2003 maka secara jelas telah memberikan pembatasan jumlah Perangkat Daerah yang dalam pembentukanya harus tetap memperhatikan faktor-faktor pertimbangan dan Kriteria pembentukan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen berupaya untuk menata kembali perangkat daerah sehingga diperoleh perangkat daerah yang akan mampu menjawab kebutuhan daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik,dengan system menajemen pemerintahan yang efektif, sehingga diharapkan tercipta kepemerintahan yang baik (good governance).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang kemudian analisa dilakukan secara deskriptif, dengan mengambil lokasi pada Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa dilakukan secara deskriptif yaitu suatu pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, penelti mengembangkan konsep, dan menghimpun fakta. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kelembagaan perangkat daerah yang ada di kabupaten Yapen waropen jumlahnya cukup banyak dan belum berjalan ecara efektif baik itu ditinjau dari segi tugas dan fungsi maupun secara Struktur Organisasi sehingga yang nampak adalah kelembagaan yang cukup besar tetapi fungsi yang dijalankan sangat kecil bahkan cenderung tumpang tindih.

Dengan demikian dalam rangka penerapan PP Nomor 8 tahun 2003 maka penelitian ini memberikan Saran dan merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen agar dalam membentuk perangkat daerahnya perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, kebutuhan daerah, kriteria pembentukan dan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan pembentukan Perangkat Daerah sehingga diharapkan nantinya akan diperoleh postur perangkat daerah yang lebih proposional, efisien dan efektif yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi secara rasional dan obyektif mengikuti strategi dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.