Implementasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2003


Penulis: Drs. Subroto
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik

Ringkasan:

Data penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2003 memiliki jumlah penduduk 943.457 jiwa. Jumlah kepala keluarga 232.721. Jumlah kepala keluarga miskinnya 97.892, yang tersebar di 267 Desa dan 19 Kecamatan. Jumlah keluarga miskin tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 1999 turun 1,24% , akhir tahun 2001 tercatat turun 2,35% sedangkan tahun 2002 turun 3,40%. Jumlah KK miskin tersebut akan mendapatkan alokasi beras sebesar 128.440 kg setiap bulanya. Kemiskinan tersebut diperburuk oleh kenaikan harga dan inflasi, musim kemarau dan kegagalan panen. Sehingga daya belinya menurun, berkurangknya konsumsi bahan pangan yang akan mengganggu pendidikan, kesehatan. Maka perlu memulihkan kecukupan pangan, menciptakan kesempatan kerja, menciptakan pelayanan kesehatan, pendidikan, menciptakan kegiatan ekonomi untuk keluarga miskin. Untuk memulihkan kecukupan pangan, pemerintah membuat kebijakan program raskin sebagai kelanjutan program JPS.

Sehubungan dengan itu implementasi program raskin perlu diteliti dan dikaji dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara yang intensif kepada KK miskin dan satgas raskin, kemudian di cek kebenarannya melalui teknik trigulasi, analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualiatatif dan kuantitatif, teori implementasi kebijakan dari Gogin, Rondinely, Shemma dan Grindle dan teori kemiskina Michael Todaro. Selanjutnya akan dapat diketahui solusi terbaik berupa langkah kebijakan bagi upaya peningkatan dan mensukseskan program Raskin.

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program raskin ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang di putuskan dalam kebijakan. Sehingga untuk meningkatkan keberhasilan program raskin perlu memperbaiki kriteria keluarga miskin, mempertegas sangsi pelanggaran progaram raskin, meningkatkan kejujuran, kedisiplinan dan menambah insentif satgas raskin di berbagai tingkatan baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Rendahnya tingkat pemahaman isi kebijakan raskin oleh satgas raskin dan KK miskin, misalnya tujuan dan kriterian penerima raskin, menjadikan sasaran raskin tidak sesuai dengan ketentuan. Penyimpangan desain oleh petugas ditingkat desa dan RT, menyebabkan implementasi raskin tidak berhasil sukses sebagai mana tujuan dan sasaran dari kebijakan program rakin. Implementasi raskin dipengaruhi oleh kejelasan isi kebijakan raskin dan lingkungan kebijakan raskin. Solusi mengatasi penyimpangan desain dengan pembenahan indikator KK miskin yang lebih obyektif dan meningkatkan insentif, kedisiplinan, ketegasan, kepatuhan pelaksana kebijakan raskin. Pelanggaran implementasi raskin harus mendapatkan hukuman tegas dengan dikenai hukuman pidana dan perdata.

No comments:

Post a Comment