Diskresi Administratif, Sistem Insentif Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik - Yohanes Irianta


Studi Kasus Pelayanan Catatan Sipil di Kabupaten Kulon Progo Pada Saat Sebelum Otonomi Daerah dan Setelah Otonomi Daerah

Tugas Akhir/Tesis Penelitian Administrasi Publik
Penulis: Yohanes Irianta
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik

Ringkasan:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan kinerja birokrasi pelayanan publik pada saat sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah, dalam bidang pelayanan catatan sipil di Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah menjadi titik awal pembahasan penelitian ini, karena pelayanan catatan sipil pada saat sebelum otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan setelah otonomi daerah pelayanan catatan sipil merupakan kewenangan daerah. Dengan adanya sharing of power dan empowering of regional administration serta distribution of income, pada saat setelah otonomi daerah, seharusnya pelayanan catatan sipil semakin baik. Berdasarkan studi pustaka dan pertimbangan atas hasil pengamatan, penulis mengidentifikasi bahwa faktor diskresi administratif dan sistem insentif mempunyai hubungan dengan kinerja pegawai pelayanan publik, selanjutnya mempengaruhi kinerja birokrasi pelayanan publik, baik pada saat sebelum otonomi daerah maupun setelah otonomi daerah.

Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan survei, responden untuk variabel diskresi administratif, variabel sistem insentif dan variabel kinerja pegawai pelayanan publik merupakan seluruh populasi pegawai sub dinas catatan sipil, yaitu 16 orang. Responden untuk variabel kinerja birokrasi pelayanan publik merupakan pengguna layanan catatan sipil yang pernah memanfaatkan pelayanan catatan sipil pada saat sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah. Dari 190 daftar pertanyaan yang disampaikan kepada pengguna layanan catatan sipil, sebanyak 105 daftar pertanyaan yang diterima dan memenuhi syarat. Terdiri dari: 91 pengguna layanan akta kelahiran, 14 pengguna layanan akta perkawinan dan 105 pengguna layanan legfalisasi kutipan akta catatan sipil. Untuk mengetahui hubungan variabel diskresi administratif, variabel sistem insentif dan variabel kinerja pegawai pelayanan publik dipergunakan analisis tabulasi silang (Crosstab analysis) dengan Program SPSS for Windows.

Dari uji korelasi tabulasi silang dan data hasil wawancara diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Memang terjadi perbedaan kinerja birokrasi pelayanan publik pada Sub Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada saat sebelum dan setelah otonomi daerah, kinerja birokrasi pelayanan catatan sipil setelah otonomi daerah lebih tinggi dari pada kinerja birokrasi pelayanan catatan sipil sebelum otonomi daerah. Walaupun jumlah pencapaian akta maupun pendapatan menurun, tetapi kalau dibandingkan dengan input yang berupa jumlah pegawai, anggaran dan sarana, maka kinerja birokrasi pelayanan publik setelah otonomi lebih tinggi. Ada hubungan yang positif dan erat antara faktor Diskresi Administratif dan faktor sistem insentif dengan Kinerja Pegawai Pelayanan Publik di Sub Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada saat sebelum otononi daerah dan pada saat setelah otonomi daerah. Ada hubungan positif dan erat antara faktor Kinerja Pegawai Pelayanan Publik dengan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik di Sub Dinas Catatan Sipil pada saat sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah.

No comments:

Post a Comment