Peran stakeholders dan konflik wacana dalam penerapan kebijakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Tugas Akhir/Tesis Penelitian Administrasi Publik
Penulis: Azhari
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik

Ringkasan:

Wacana penerapan kebijakan Syariat Islam di Indonesia merupakan isue baru yang digelindingkan oleh sebagian masyarakat dalam upaya mewujudkan sistem kehidupan yang bernuansa syariat Islam termasuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang sejak tahun 1999 telah diberikan legitimasi melalui Undang-Undang sebagai bentuk respon pemerintah pusat dalam mengakomodir aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. Undang-Undang tentang Syariat Islam tersebut hingga saat ini belum dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena peran stakeholders serta konflik wacana masih terjadi dalam penerapan kebijakan Syariat Islam di Aceh. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan Syariat Islam serta bagaimana pula peran dari para stakeholders dan konflik wacana yang terjadi antara mereka dalam penerapan kebijakan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskritif kualitatif dan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Syariat Islam di Aceh saat ini masih berjalan dalam tataran simbol semata, belum menyentuh pada hal–hal yang subtansial seperti pembentukan kelembagaan, pembuatan dan pengesahan Qanun atau Perda yang berkaitan dengan Syariat Islam serta pembentukan Wilayatul Hisbah. Sementara itu jenis peran yang dimainkan stakeholders yang ikut serta dalam penerapan kebijakan Syariat Islam cendrung masih berbeda pendapat, ide dan pikiran terutama dalam merespon kebijakan Syariat Islam di Aceh, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) kelompok stakehoders yang dapat diklasifikasikan menurut jenis peran yaitu kelompok stakeholders yang mendukung, menentang dan netral, sehingga memunculkan konflik wacana diantara mereka terutama konflik wacana antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakal Lokal serta antara Masyarakat Daerah yang ada dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan kebijakan Syariat Islam adalah stakeholders yang terlibat hendaknya memiliki keseriusan dan kemampuan sehingga akan dapat menjalankan peranan dengan baik, perlu hendaknya membuat kegiatan-kegiatan sosialisasi, panel diskusi dan seminar secara reguler yang dapat dijadikan sebagai forum penyamaan pandangan dan pendapat diantara stakeholders khususnya dan masyarakat umumnya, dan pemerintah perlu segera membuat, merancang dan mengesahkan Qanun yang mengatur tentang Kepolisian, Qanun Kejaksaan yang antara lain akan mengatur hubungan Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga Peradilan Islam dengan kedua lembaga dimaksud.
Read more

Manajemen Strategis Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

(Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang)

Penulis: Teuku Saiful Bahri
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik

Ringkasan:

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan konsekwen sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka dibutuhkan kesiapan birokrasi pemerintah daerah baik dari segi struktural, proses maupun sumber daya manusianya. Pengerahan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah menjadi mutlak diperlukan. Salah satu sektor strategis yang banyak terbukti mampu bertahan selama masa krisis ekonomi moneter yaitu sektor pariwisata. Untuk itu tema serta fokus penelitian ini pada pendalaman penerapan stratejik manajemen pada sektor pariwisata di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi, kendala dan strategi yang tepat bagi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tangerang, dengan menggunakan analisa manajemen strategis.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kualitatif dengan metode analisa manajemen stratejik dan teknik analisa matriks SWOT (Strength Weakness Opputunity Threats Analysis) untuk menemukan isu utama dan strategi yang tepat bagi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tangerang.

Dari hasil analisa ditemukan bahwa terdapat 15 obyek wisata alam di Kabupaten Tangerang yang belum digarap secara optimal, terdapat dualisme arah pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang kinerja masih rendah dan Para Pengembang Skala Besar yang dikelola secara profesional dan moderen. Beberapa sumber daya berupa atraksi wisata kesenian dan produk kerajinan bambu belum digarap pula secara maksimal.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah reformasi kinerja Dinas Pariwisata sebagai motor dari pihak birokrasi pemerintah untuk mengkoordinir aktivitas serta program pariwisata yang ada, sehingga arah pengembangan pariwisata menjadi semakin jelas dan berdaya guna. Pelibatan pihak lain seperti para pengembang besar dan investor lainnya dalam industri pariwisata ini. Membuka partisipasi masyarakat dalam aktivitas pariwisata dan perhatian pada nilai yang hidup dan berlaku di masyarakat. Pengadaan sarana yang belum ada pada rantai nilai (value chain) seperti toko cinderamata, dan peningkatan sarana fisik serta sumber daya manusia yang bekerja di sektor pariwisata ini.
Read more

Pengaruh Adaptabilitas Budaya Organisasi Terhadap Produktifitas Kerja Aparatur Pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai

Penulis: Darlis
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Bidang Konsentrasi: Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah

Ringkasan:

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban tentang pengaruh adaptabilitas budaya organisasi terhadap produktifitas kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai dengan tujuan:
  1. Mendapatkan kejelasan mengenai mengenai kurang optimalnya produktifitas kerja aparatur karena tingkat adaptasi budaya organisasi yang masih pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai.
  2. Mengetahui seberapa besar pengaruh adaptabilitas budaya organisasi terhadap produktifitas kerja aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai.

Metode yang digunakan adalah Explanatory Method (mencari keterangan atau penjelasan) dengan menyelidiki sebab akibat yang berhubungan dengan variable Adaptabilitas budaya organisasi (X) dengan produktifitas kerja aparatur. Untuk keperluan data dikumpulkan pendapat 60 orang dari 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai yang dianggap mampu menjabarkan kebijakan-kebijakan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam menganalisis data faktor adaptabilitas budaya organisasi yang berpengaruh terhadap produktifitas kerja pegawai digunakan analisis jalur (path analysis). Sebelum data di analisis terlebih dahulu ditranformasikan ke dalam metode interval berurutan (method Succesive interval).

Hasil analisis menunjukkan bahwa adaptabilitas budaya organisasi yang meliputi dimensi siap mengambil resiko, dimensi percaya diri dan dimensi proaktif berpengaruh positif terhadap produktifitas kerja pegawai. Dimensi siap mengambil resiko mempunyai pengaruh lebih besar dibanding dimensi percaya diri dan dimensi proaktif.

Dengan demikian diharapkan tingkat adaptabilitas budaya organisasi yang tinggi ini dapat meningkatkan produktifitas kerja pegawai.
Read more