Showing posts with label Program Pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Program Pendidikan. Show all posts

Implementasi Kebijakan Program Paket B Setara SLTP

(Studi Kasus Di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta)

Penulis: Marni Rizal
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik

Ringkasan:

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Paket B di Kotamadya Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta, adalah sejauh mana implementasi program paket B sebagaimana ditentukan dalam Kepmendikbud No. 0131/U/1994, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program paket B tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program paket B di implementasikan di ketiga PKBM yaitu : PKBM Remaja, PKBM 17 Penjaringan, dan PKBM 03 Cilincing wilayah Kotamadya Jakarta Utara, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program paket B tersebut. Oleh karenanya yang menjadi variabel independent dalam penelitian ini adalah komunikasi, struktur birokrasi dan sumber daya dan sumber variabel dependentnya adalah implementasi program paket B.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karenanya pengumpulan data yang paling utama menggunakan wawancara disamping observasi, dan dokumentasi. Dalam melaksanakan analisis data lebih menekankan pada teknik indept analysis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bersama-sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, struktur birokrasi, dan sumber daya sangat mempengaruhi implementasi program paket B. Belum berhasilnya implementasi program paket B di ketiga PKBM tersebut disebabkan oleh tidak terbukanya komunikasi antara Penilik Dikmas dengan Penyelenggara, dan sebaliknya antara Penyelenggara dengan Penilik Dikmas, sehingga keadaan ini mempengaruhi pelaksanaan program paket B. Faktor lain yang menghambat keberhasilan program adalah tidak berjalannya koordinasi yang berhubungan dengan keterikatan hirarki dalam pelaksanaannya, dan keterbatasan sumber daya terutama tutor, baik dalam jumlah ketersediaan maupun dalam kualitasnya.

Penelitian ini merekomendasikan untuk mengurangi dominasi birokrasi dalam penentuan kurikulum, bahan ajar, sarana dan prasarana, dalam penyelenggaraan program paket B karena tidak sesuai dengan karakteristik dan arah kebijakan pendidikan luar sekolah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
Read more

Implementasi Program Pendidikan Luar Sekolah

(Studi Kasus Pelaksanaan Kejar Paket B Di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur)

Penulis: Tutiek Setiyowati
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Bidang Konsentrasi: Manajemen Publik

Ringkasan:

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi amanat tersebut, dan dalam Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan dapat diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah (PLS) yang identik dengan pendidikan untuk orang miskin (miskin ilmu, miskin keterampilan, miskin harta, miskin kesempatan, dan miskin informasi) dan mereka tidak terlayani di jalur dapat memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Rendahnya angka partisipasi lulusan Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sementara siswa putus SLTP semakin meningkat, maka memberi pola pelayanan alternatif bagi warga negara yang tidak terlayani di jalur sekolah dengan Program Paket B.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Program Paket Kejar B yang terjadi di Kecamatan Panti, dan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program yang diukur melalui variabel sumber daya, komunikasi, dan koordinasi.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penggabungan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan diskriptif dengan menganalisis hasil wawancara, data primer maupun data sekunder yang terdapat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Panti, Kantor Kecataman Panti, dan Kelompok Belajar dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Kecamatan Panti.

Dari hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa implementasi program Kejar Paket B di Kecamatan Panti Kabupaten Jember berjalan baik, terindikasi dari jumlah tingkat kelulusan warga belajar menunjukkan bahwa 87 % lulus dan warga belajar mempunyai ketrampilan budidaya ikan untuk warga belajar laki-laki sedangkan untuk warga belajar perempuan mempunyai ketrampilan menjahit. Namun terdapat ketidaksesuaian pada sasaran program yaitu pada perekrutan warga belajar program Paket B, dimana dalam merekrut calon warga belajar kurang menyentuh kebutuhan calon warga belajar eks putus SLTP (DO klas 1,2 dan 3) yang menjadi sasaran pencapaian program bukan eks Lulusan SD. Sumber daya berupa tenaga pendidikan dilihat dari kuantitas maupun kualitas cukup baik dan mampu menjaga keutuhan proses belajar yang ditandai dengan tingginya tingkat kelulusan setiap kelompok belajar. Komunikasi dalam bentuk sosialisasi antara stakeholders yang ada cukup bagus juga partisipasi masyarakat dalam bentuk silahturahmi secara intens, serta koordinasi terjalin antar pelaku yang ada.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah peningkatan program dapat dilakukan melalui proses pendataan dan seleksi calon peserta program Kejar Paket B di kecamatan Panti Kabupaten Jember hendaknya lebih difokuskan kepada eks putus sekolah tingkat SLTP dan bukan eks lulusan SD. Untuk faktor sumber daya dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pengelolaan dana swadaya masyarakat yang lebih terkoordinasi dengan pembentukan bendaharaan dan pemberian semangat bagi peserta program Kejar Paket B. Faktor komunikasi dapat ditingkatkan melalui proses interaksi yang intens antara kelompok sasaran dengan penyelenggara, pelaksana maupun tutor melalui media sosial yang ada, seperti kelompok arisan atau pengelola masjid yang ada. Sedangkan faktor koordinasi dapat ditingkatkan melalui kerjasama antar pelaku yang terlibat dalam program kejar paket B ini.
Read more