(Studi Kasus Di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta)
Penulis: Marni Rizal
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Ringkasan:
Permasalahan yang
diangkat dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Paket B
di Kotamadya Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta, adalah sejauh
mana implementasi program paket B sebagaimana ditentukan dalam Kepmendikbud No.
0131/U/1994, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program
paket B tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program
paket B di implementasikan di ketiga PKBM yaitu : PKBM Remaja, PKBM 17 Penjaringan,
dan PKBM 03 Cilincing wilayah Kotamadya Jakarta Utara, dan faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi implementasi program paket B tersebut. Oleh karenanya yang
menjadi variabel independent dalam penelitian ini adalah komunikasi, struktur
birokrasi dan sumber daya dan sumber variabel dependentnya adalah implementasi
program paket B.
Penelitian ini
merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, oleh
karenanya pengumpulan data yang paling utama menggunakan wawancara disamping
observasi, dan dokumentasi. Dalam melaksanakan analisis data lebih menekankan pada
teknik indept analysis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan yang dilakukan secara bersama-sama.
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa komunikasi, struktur birokrasi, dan sumber daya sangat
mempengaruhi implementasi program paket B. Belum berhasilnya implementasi
program paket B di ketiga PKBM tersebut disebabkan oleh tidak terbukanya
komunikasi antara Penilik Dikmas dengan Penyelenggara, dan sebaliknya antara
Penyelenggara dengan Penilik Dikmas, sehingga keadaan ini mempengaruhi
pelaksanaan program paket B. Faktor lain yang menghambat keberhasilan program
adalah tidak berjalannya koordinasi yang berhubungan dengan keterikatan hirarki
dalam pelaksanaannya, dan keterbatasan sumber daya terutama tutor, baik dalam
jumlah ketersediaan maupun dalam kualitasnya.
Penelitian ini
merekomendasikan untuk mengurangi dominasi birokrasi dalam penentuan kurikulum,
bahan ajar, sarana dan prasarana, dalam penyelenggaraan program paket B karena
tidak sesuai dengan karakteristik dan arah kebijakan pendidikan luar sekolah
yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.