(Study Kasus
Pemerintah Kabupaten Ponorogo)
Penulis: Erni Haris Mawanti
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Ringkasan:
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, yaitu UU
Nomor 22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota
membawa konsekuensi bahwa daerah Kabupaten/Kota harus memiliki kemampuan untuk
melaksanakan otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu
indikator kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemandirian
keuangan daerah merupakan indikator kemandirian daerah melaksanakan rumah
tangganya sendiri. Kabupaten ponorogo dihadapkan pada permasalahan rendahnya
kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dapat
dilihat dari prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo dalam tahun 1998/1999
s/d tahun 2002 relatif kecil, yakni 4,43 % rata-rata pertahun. Dengan kondisi
ini tentulah akan sulit bagi Kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan otonomi
daerah. Tesis ini mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan rendahnya
kemampuan keuangan daerah dan menemukan bagaimana kebijakan untuk meningkatkan
kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan otonomi daerah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari alternatif kebijakan untuk meningkatkan
kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten
Ponorogo. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah tersebut diperlukan
beberapa alternatif berdasarkan permasalahan yang ada. Oleh karena itu penulis
menggunakan prosedur analisis kebijakan untuk merumuskan masalah kebijakan,
meramalkan masa depan kebijakan, melakukan evaluasi alternatif kebijakan serta
merekomendasikan kebijakan yang terpilih.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten
Ponorogo dalam melaksanakan otonomi daerahnya masih rendah, hal ini terlihat
dari: derajat desentralisasi fiskal ratio PAD/TPD rata-rata hanya sebesar 4,43
%, ratio BHPBP/TPD rata-rata hanya sebesar 5,40 %, dan ratio SB/TPD rata-rata sebesar
75,36 % ; kebutuhan fiskalnya rata-rata sebesar Rp 2.000 dari seharusnya Rp 9.876,35
atau hanya 20 % dari SKF-nya; kapasitas fiskal rata-rata sebesar Rp 2.000 dari
yang seharusnya Rp 38.048,1 atau hanya 5 % dari KFs-nya; upaya fiskal ratarata
sebesar 0,4988 ; tingkat PAD Standart rata-rata sebesar 0,02494; dan
elastisitas PAD rata-rata sebesar 3,22 %.
Dengan menggunakan metode pohon masalah ditemukan empat permasalahan yang
merupakan penyebab rendahnya kemampuan keuangan daerah yaitu: rendahnya intensifikasi
pajak dan retribusi daerah, tidak optimalnya PAD yang berasal dari pajak dan
retribusi daerah, rendahnya penerimaan daerah dari hasil perusahaan daerah, dan
tidak digalinya potensi sumber daya pertambangan. Dengan membandingkan metode
pohon masalah dengan pohon tujuan ditemukan 4 (empat) alternatif kebijakan
untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten ponorogo. Keempat
alternatif kebijakan tersebut adalah (1) Kebijakan Intensifikasi Pajak dan
Retribusi Daerah, (2) Kebijakan Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah, (3)
Kebijakan Pemberdayaan Perusahaan daerah, (4) Kebijakan Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Pertambangan.
Berdasarkan
hasil evaluasi dampak kebijakan dipilih kebijakan optimalisasi pajak dan
retribusi daerah sebagai kebijakan yang direkomendasikan sebagai kebijakan
terbaik untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi
daerah di Kabupaten Ponorogo.