(Studi Kasus Di
Kabupaten Tangerang)
Penulis: Teuku Saiful Bahri
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik
Ringkasan:
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan konsekwen
sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka
dibutuhkan kesiapan birokrasi pemerintah daerah baik dari segi struktural, proses
maupun sumber daya manusianya. Pengerahan dan pemanfaatan potensi dan sumber
daya yang dimiliki daerah menjadi mutlak diperlukan. Salah satu sektor
strategis yang banyak terbukti mampu bertahan selama masa krisis ekonomi
moneter yaitu sektor pariwisata. Untuk itu tema serta fokus penelitian ini pada
pendalaman penerapan stratejik manajemen pada sektor pariwisata di Kabupaten
Tangerang, Propinsi Banten.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi, kendala dan strategi
yang tepat bagi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tangerang, dengan
menggunakan analisa manajemen strategis.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi
kualitatif dengan metode analisa manajemen stratejik dan teknik analisa matriks
SWOT (Strength Weakness Opputunity Threats Analysis) untuk menemukan isu
utama dan strategi yang tepat bagi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten
Tangerang.
Dari hasil analisa ditemukan bahwa terdapat 15 obyek wisata alam di
Kabupaten Tangerang yang belum digarap secara optimal, terdapat dualisme arah
pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang kinerja masih
rendah dan Para Pengembang Skala Besar yang dikelola secara profesional dan
moderen. Beberapa sumber daya berupa atraksi wisata kesenian dan produk
kerajinan bambu belum digarap pula secara maksimal.
Rekomendasi
dari hasil penelitian ini adalah reformasi kinerja Dinas Pariwisata sebagai
motor dari pihak birokrasi pemerintah untuk mengkoordinir aktivitas serta
program pariwisata yang ada, sehingga arah pengembangan pariwisata menjadi
semakin jelas dan berdaya guna. Pelibatan pihak lain seperti para pengembang
besar dan investor lainnya dalam industri pariwisata ini. Membuka partisipasi
masyarakat dalam aktivitas pariwisata dan perhatian pada nilai yang hidup dan
berlaku di masyarakat. Pengadaan sarana yang belum ada pada rantai nilai (value
chain) seperti toko cinderamata, dan peningkatan sarana fisik serta sumber
daya manusia yang bekerja di sektor pariwisata ini.