Manajemen Strategis Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

(Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang)

Penulis: Teuku Saiful Bahri

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik

Ringkasan:

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan konsekwen sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka dibutuhkan kesiapan birokrasi pemerintah daerah baik dari segi struktural, proses maupun sumber daya manusianya. Pengerahan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah menjadi mutlak diperlukan. Salah satu sektor strategis yang banyak terbukti mampu bertahan selama masa krisis ekonomi moneter yaitu sektor pariwisata. Untuk itu tema serta fokus penelitian ini pada pendalaman penerapan stratejik manajemen pada sektor pariwisata di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi, kendala dan strategi yang tepat bagi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tangerang, dengan menggunakan analisa manajemen strategis.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kualitatif dengan metode analisa manajemen stratejik dan teknik analisa matriks SWOT (Strength Weakness Opputunity Threats Analysis) untuk menemukan isu utama dan strategi yang tepat bagi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tangerang.

Dari hasil analisa ditemukan bahwa terdapat 15 obyek wisata alam di Kabupaten Tangerang yang belum digarap secara optimal, terdapat dualisme arah pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang kinerja masih rendah dan Para Pengembang Skala Besar yang dikelola secara profesional dan moderen. Beberapa sumber daya berupa atraksi wisata kesenian dan produk kerajinan bambu belum digarap pula secara maksimal.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah reformasi kinerja Dinas Pariwisata sebagai motor dari pihak birokrasi pemerintah untuk mengkoordinir aktivitas serta program pariwisata yang ada, sehingga arah pengembangan pariwisata menjadi semakin jelas dan berdaya guna. Pelibatan pihak lain seperti para pengembang besar dan investor lainnya dalam industri pariwisata ini. Membuka partisipasi masyarakat dalam aktivitas pariwisata dan perhatian pada nilai yang hidup dan berlaku di masyarakat. Pengadaan sarana yang belum ada pada rantai nilai (value chain) seperti toko cinderamata, dan peningkatan sarana fisik serta sumber daya manusia yang bekerja di sektor pariwisata ini.

Read more

Jaringan Kerja Antar Pemerintah Daerah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Riau

Penulis: Dahlia Zulfah

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Bidang Konsentrasi: Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah

Ringkasan:

Sinergi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik dewasa ini menjadi salah satu agenda menuju reformasi birokrasi dan administrasi publik. Pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang banyak tuntutan. Di dalam masyarakat yang plural, peran pemerintah akan semakin menyempit serta tidak lagi mendominasi dan monopolistik tetapi lebih kepada memberdayakan peran swasta dan masyarakat terutama dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi makro dan mikro. Peran pemerintah daerah sebagai regulator, stabilitator dan fasilitator juga sangat diperlukan sebagai penguasa wilayah untuk menjembatani dan menyeimbangi antara kepentingan pelaku bisnis dan kepentingan masyarakat agar tidak menimbulkan distorsi dan stagnasi. Industri pariwisata sebagai salah satu mata rantai perekonomian dalam pengelolaannya tidak akan terlepas dari ketiga aktor (tripartit) tersebut, namun dalam menjalankankan perannya tidak akan terlepas dari kondisi sosial politik dan sosial budaya di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk-bentuk kerjasama antar Pemda,swasta dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Riau dalam mengelola industri pariwisata dan untuk memahami peran dari masing-masing pelaku serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola kerjasama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , observasi dan dokumentasi. Sebagai sumber data dan populasinya adalah yang mewakili pemerintah daerah seperti Bupati dan pejabat dinas/instansi terkait yang ada hubungan dengan pariwisata, para pelaku bisnis pariwisata dan masyarakat peduli wisata dengan menggunakan sample bertujuan yang ditentukan pada orang-orang tertentu saja.

Dari hasil analisis dan pembahasan ditemukan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Riau dalam mengelola industri pariwisata akibat dari kerjasama bilateral antar Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura, Pemda hanya menerima dampak dari kerjasama dimaksud dalam hal kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran, dalam hal pemilikian saham Pemda Kabupaten Kepulauan Riau tidak memiliki sama sekali. Sedangkan bentuk kerjasama yang lainnya dalam mengembangkan ekowisata masih berada dalam kawasan ekonomi eksklusif P.Bintan. Efek rembesan dari kedua bentuk kerjasama tersebut secara tidak langsung memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat namun belum merata di setiap daerah.

Disarankan kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Riau untuk lebih meningkatkan pariwisata sebagai sektor andalan dengan membuat beberapa kebijakan kerjasama dimana Pemda bukan hanya sebagai penyedia lahan tetapi ikut memiliki dalam kepemilikan saham dengan prinsip pembagian keuntungan dengan demikian tidak hanya Pemda memperoleh kontribusi PAD tetapi perolehan bagi hasil,serta masyarakat akan diuntungkan dengan adanya efek imbasan kebawah.

Read more