Penulis: Arif
Program Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik
Ringkasan:
Inventarisasi Barang
Pemerintah Daerah merupakan salah satu dari pengelolaan barang Pemerintah
Daerah, yaitu khusus mengenai kegiatan penghitungan, pencatatan, dan pelaporan
barang. Inventarisasi barang Pemerintah Daerah adalah implementasi dari
kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Barang Pemerintah Daerah.
Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan hasil dari implementasi
kebijakan inventarisasi barang Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Pendidikan
Nasional dan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, serta untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.Faktor- faktor yang diduga
mempengaruhi dimaksud adalah faktor struktur organisasi, sumber daya, dan
faktor kepatuhan pelaksana. Di dalam penelitian ini, metode yang
dipergunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan subyek dan obyek
penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan
data primer adalah dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder dilakukan
dengan observasi, studi pustaka, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keberhasilan implementasi kebijakan
inventarisasi barang Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional dan
di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Kekurangberhasilan inventarisasi barang
Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa adalah
dominan dipengaruhi oleh lemahnya struktur organisasi, sumber daya, dan kurangnya
kepatuhan pelaksana. Sebaliknya, keberhasilan inventarisasi barang Pemerintah
Daerah di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa justeru didukung oleh
struktur organisasi, kemampuan sumber daya, dan kepatuhan pelaksananya.
Akibat kekurangberhasilan
inventarisasi barang Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Sumbawa yang meliputi kegiatan penghitungan, pencatatan, dan
pelaporan barang tersebut, telah menyebabkan tidak diketahuinya secara pasti
jumlah barang yang dikelola, tidak teratur dan tidak diketahuinya secara pasti kondisi
fisik serta keberadaan barang yang dikelola, dan terhambatnya penyusunan rencana
pengadaan barang rutin maupun proyek/pembangunan khususnya bagi Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Sumbawa dan umumnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai
akibat dari sering terlambatnya penyampaian laporan per semester maupun laporan
tahunan barang inventaris daerah oleh dinas tersebut.
Dengan demikian,
saran-saran yang disampaikan adalah agar secepatnya melaksanakan pendidikan dan
pelatihan tentang pengelolaan barang daerah, yaitu terutama untuk para Pengelola
Barang Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Karena
dengan pendidikan dan pelatihan dimaksud, maka para Pengelola Barang Daerah tersebut
akan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam melaksanakan tugasnya.
Dana untuk kerluan pembelian
alat tulis kantor, foto copy dan sejenisnya agar dipenuhi sebagaimana mestinya,
demikian juga halnya dengan biaya transportasi pengantaran pelaporan barang dan
honor yang memadai bagi para Pengelola Barang Daerah. Karena dengan pemenuhan
dana untuk kebutuhan tersebut, maka akan mengurangi sebagian kendala di dalam
kegiatan inventarisasi barang daerah. Selain itu, juga perlu dipenuhi fasilitas
seperti buku-buku pedoman pengelolaan inventarisasi barang daerah, almari arsip/dokumen,
komputer, dan kendaraan dinas roda dua bagi Pengelola Barang Daerah. Karena
dengan tersedianya fasilitas-fasitas tersebut, maka akan menunjang keberhasilan
inventarisasi barang daerah khususnya bagi lingkup Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Sumbawa yang pada saat ini kurang berhasil.