Implementasi Kebijakan Inventarisasi Barang Pemerintah Daerah

Penulis: Arif

Program Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik

Ringkasan:

Inventarisasi Barang Pemerintah Daerah merupakan salah satu dari pengelolaan barang Pemerintah Daerah, yaitu khusus mengenai kegiatan penghitungan, pencatatan, dan pelaporan barang. Inventarisasi barang Pemerintah Daerah adalah implementasi dari kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan hasil dari implementasi kebijakan inventarisasi barang Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional dan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.Faktor- faktor yang diduga mempengaruhi dimaksud adalah faktor struktur organisasi, sumber daya, dan faktor kepatuhan pelaksana. Di dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data primer adalah dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder dilakukan dengan observasi, studi pustaka, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keberhasilan implementasi kebijakan inventarisasi barang Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional dan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Kekurangberhasilan inventarisasi barang Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa adalah dominan dipengaruhi oleh lemahnya struktur organisasi, sumber daya, dan kurangnya kepatuhan pelaksana. Sebaliknya, keberhasilan inventarisasi barang Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa justeru didukung oleh struktur organisasi, kemampuan sumber daya, dan kepatuhan pelaksananya.

Akibat kekurangberhasilan inventarisasi barang Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa yang meliputi kegiatan penghitungan, pencatatan, dan pelaporan barang tersebut, telah menyebabkan tidak diketahuinya secara pasti jumlah barang yang dikelola, tidak teratur dan tidak diketahuinya secara pasti kondisi fisik serta keberadaan barang yang dikelola, dan terhambatnya penyusunan rencana pengadaan barang rutin maupun proyek/pembangunan khususnya bagi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa dan umumnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai akibat dari sering terlambatnya penyampaian laporan per semester maupun laporan tahunan barang inventaris daerah oleh dinas tersebut.

Dengan demikian, saran-saran yang disampaikan adalah agar secepatnya melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan barang daerah, yaitu terutama untuk para Pengelola Barang Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Karena dengan pendidikan dan pelatihan dimaksud, maka para Pengelola Barang Daerah tersebut akan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam melaksanakan tugasnya.

Dana untuk kerluan pembelian alat tulis kantor, foto copy dan sejenisnya agar dipenuhi sebagaimana mestinya, demikian juga halnya dengan biaya transportasi pengantaran pelaporan barang dan honor yang memadai bagi para Pengelola Barang Daerah. Karena dengan pemenuhan dana untuk kebutuhan tersebut, maka akan mengurangi sebagian kendala di dalam kegiatan inventarisasi barang daerah. Selain itu, juga perlu dipenuhi fasilitas seperti buku-buku pedoman pengelolaan inventarisasi barang daerah, almari arsip/dokumen, komputer, dan kendaraan dinas roda dua bagi Pengelola Barang Daerah. Karena dengan tersedianya fasilitas-fasitas tersebut, maka akan menunjang keberhasilan inventarisasi barang daerah khususnya bagi lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa yang pada saat ini kurang berhasil.

Read more

Efektivitas Pengelolaan Sampah Padat Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Penulis: Gurnia Fikri

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Bidang Konsentrasi: Manajemen Publik

Ringkasan:

Sejalan dengan berkembangnya Propinsi DKI Jakarta yang dikategorikan sebagai Kota Metropolitan karena jumlah penduduknya kurang lebih 9.600.000 jiwa, karakteristik sampah pun turut berubah. Semakin bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah produksi sampah di kota itu. Sampah yang semakin banyak jumlahnya itu akan menjadi suatu masalah apabila tidak di kelola dengan baik. Timbulan sampah yang tidak terurus akan menyebabkan berkembang biaknya sumber-sumber penyakit. Secara administrasi pengelolaan sampah padat memerlukan sistem pengelolaan yang efektif, efesien dan ekonomis dalam pendayagunaan biaya, tenaga, sarana, peralatan yang ada namun sistem pengelolaan sampah padat ini banyak juga tergantung pada peranserta masyarakat.

Pengelolaan sampah padat perkotaan dengan demikian menjadi hal yang penting untuk dibenahi, atas dasar itu dilakukan penelitian yang bertujuan: 1) Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah padat yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah padat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu factor internal yang meliputi sumber daya yang tersedia, manajemen pengelolaan, institusi pengelolaan serta faktor eksternal yang meliputi kondisi sosial dan ekonomi, partisipasi masyarakat dan dukungan dinas instansi lain.

Penelitian ini bersifat diskripsi dengan analisa data secara kualitatif, oleh karena itu pembahasannya dilakukan dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian baik berupa data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang berasal dari Dinas Kebersihan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan instansi atau unit kerja terkait serta data primer yang didapatkan dengan cara wawancara mendalam dengan para pejabat atau pihak-pihak yang berkompeten.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Sumber daya yang tersedia sudah cukup memadai untuk mendukung keberhasilan Dinas Kebersihan dalam mengatasi timbulan sampah, 2) Manajemen pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kebersihan, 3) Institusi pengelolaan sampah belum dapat berjalan dengan efektif dalam hal mengatasi timbulan sampah, 4) Dukungan dari swadaya masyarakat dan dukungan dari pihak pengusaha industri atau swasta sudah sangat baik, 5) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan terjadi karena memang Dinas Kebersihan kurang memberikan contoh dan sosialisasi atau penyuluhan, 6) Dinas atau instansi lain telah memberikan dukungan kepada Dinas Kebersihan dengan berbagai bentuk.

Maka pelaksanaan pengelolaan sampah padat di DKI Jakarta saat ini sudah cukup efektif atau cukup berhasil dalam upayanya mengatasi timbulan sampah yang terjadi kendati masih adanya masalah yang harus diselesaikan dari masing-masing faktor.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah padat maka disarankan : Perlu dibentuk forum koordinasi pengelolaan sampah padat, Penyuluhan kepada masyarakat perlu ditingkatkan secara terus menerus dan berkesinambungan, Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan sampah padat hendaknya dapat dipenuhi sebagai kebutuhan yang bersifat prioritas, dan Pemda DKI Jakarta harus memiliki TPA yang berada di wilayahnya.

Read more

Judul Tesis Administrasi Publik

Berikut ini kumpulan contoh judul tesis administrasi publik. Klik judul tesis untuk melihat intisari tesis.

Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Perumusan Peraturan Daerah

Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah

Analisis Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah

Jaringan Kerja Antar Pemerintah Daerah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Riau

Implementasi Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR Yang Ramah Lingkungan Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Kabupaten Manokwari Papua

Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural

Pembinaan Birokrasi Di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Prospek Penerapan E-Government Di Kabupaten Demak

Implementasi Kebijakan Bidang Kehutanan Di Kabupaten Indragiri Hilir

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan Dalam Pembinaan Kebudayaan

Studi Kinerja Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan

Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2003

Peranan Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Pemberdayaan Kelompok Tani Penghijauan Dalam Implementasi Program Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Di Desa Wanurojo Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo

Implementasi Program Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Yogyakarta

Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) Di Kabupaten Lampung Tengah

Peran stakeholders dan konflik wacana dalam penerapan kebijakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Penguatan Civil Society Melalui Proses Perubahan Kebijakan Publik di Tingkat Lokal

Manajemen Strategis Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pengaruh Adaptabilitas Budaya Organisasi Terhadap Produktifitas Kerja Aparatur Pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai

Hubungan Eksekutif-Legislatif Dalam Konteks Otonomi Daerah

Analisis Proses Penyusunan Anggaran Daerah

Perilaku Aparat Birokrasi Dalam Pemberian Pelayanan Internal (Studi Kasus: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban)

Implementasi Kebijakan Inventarisasi Barang Pemerintah Daerah

Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kelautan Dan Perikanan

Efektivitas Pengelolaan Sampah Padat Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diskresi Administratif, Sistem Insentif Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik

Analisis Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 Di Kabupaten Yapen Waropen

Kualitas Proses Pemilihan Pamong Desa Di Kabupaten Bantul

Pengembangan Kelembagaan Kantor Pariwisata, Seni Dan Budaya Kota Ternate

Analisis Dampak Pemekaran Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik Di Kota Banjarbaru

Kebijakan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah

Penanganan Masalah Kaki Lima

Implementasi Program Pendidikan Luar Sekolah

Implementasi Performance Budgeting Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu

Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan 2000/2001-2002

Analisis Keuangan Daerah Propinsi Gorontalo

Implementasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2003

Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin

Kebijakan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Pemerintahan Desa Dan Pemerintahan Desa Pakraman Dalam Format Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Implementasi Kebijakan Program Paket B Setara SLTP

Read more