Berikut ini kumpulan contoh judul tesis administrasi publik. Klik judul tesis untuk melihat
intisari tesis.
Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Perumusan Peraturan Daerah
Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah
Analisis Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah
Jaringan Kerja Antar Pemerintah Daerah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Riau
Implementasi Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR Yang Ramah Lingkungan Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Kabupaten Manokwari Papua
Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural
Pembinaan Birokrasi Di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
Prospek Penerapan E-Government Di Kabupaten Demak
Implementasi Kebijakan Bidang Kehutanan Di Kabupaten Indragiri Hilir
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan Dalam Pembinaan Kebudayaan
Studi Kinerja Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan
Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2003
Peranan Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia
Pemberdayaan Kelompok Tani Penghijauan Dalam Implementasi Program Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Di Desa Wanurojo Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
Implementasi Program Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Yogyakarta
Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) Di Kabupaten Lampung Tengah
Peran stakeholders dan konflik wacana dalam penerapan kebijakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Penguatan Civil Society Melalui Proses Perubahan Kebijakan Publik di Tingkat Lokal
Manajemen Strategis Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pengaruh Adaptabilitas Budaya Organisasi Terhadap Produktifitas Kerja Aparatur Pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai
Hubungan Eksekutif-Legislatif Dalam Konteks Otonomi Daerah
Analisis Proses Penyusunan Anggaran Daerah
Perilaku Aparat Birokrasi Dalam Pemberian Pelayanan Internal (Studi Kasus: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban)
Implementasi Kebijakan Inventarisasi Barang Pemerintah Daerah
Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kelautan Dan Perikanan
Efektivitas Pengelolaan Sampah Padat Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Diskresi Administratif, Sistem Insentif Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik
Analisis Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 Di Kabupaten Yapen Waropen
Kualitas Proses Pemilihan Pamong Desa Di Kabupaten Bantul
Pengembangan Kelembagaan Kantor Pariwisata, Seni Dan Budaya Kota Ternate
Analisis Dampak Pemekaran Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik Di Kota Banjarbaru
Kebijakan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah
Penanganan Masalah Kaki Lima
Implementasi Program Pendidikan Luar Sekolah
Implementasi Performance Budgeting Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu
Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan 2000/2001-2002
Analisis Keuangan Daerah Propinsi Gorontalo
Implementasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2003
Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin
Kebijakan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Pemerintahan Desa Dan Pemerintahan Desa Pakraman Dalam Format Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Implementasi Kebijakan Program Paket B Setara SLTP
Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Perumusan Peraturan Daerah
Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah
Analisis Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah
Jaringan Kerja Antar Pemerintah Daerah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Riau
Implementasi Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR Yang Ramah Lingkungan Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Kabupaten Manokwari Papua
Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural
Pembinaan Birokrasi Di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
Prospek Penerapan E-Government Di Kabupaten Demak
Implementasi Kebijakan Bidang Kehutanan Di Kabupaten Indragiri Hilir
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan Dalam Pembinaan Kebudayaan
Studi Kinerja Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan
Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2003
Peranan Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia
Pemberdayaan Kelompok Tani Penghijauan Dalam Implementasi Program Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Di Desa Wanurojo Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
Implementasi Program Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Yogyakarta
Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) Di Kabupaten Lampung Tengah
Peran stakeholders dan konflik wacana dalam penerapan kebijakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Penguatan Civil Society Melalui Proses Perubahan Kebijakan Publik di Tingkat Lokal
Manajemen Strategis Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pengaruh Adaptabilitas Budaya Organisasi Terhadap Produktifitas Kerja Aparatur Pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai
Hubungan Eksekutif-Legislatif Dalam Konteks Otonomi Daerah
Analisis Proses Penyusunan Anggaran Daerah
Perilaku Aparat Birokrasi Dalam Pemberian Pelayanan Internal (Studi Kasus: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban)
Implementasi Kebijakan Inventarisasi Barang Pemerintah Daerah
Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kelautan Dan Perikanan
Efektivitas Pengelolaan Sampah Padat Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Diskresi Administratif, Sistem Insentif Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik
Analisis Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 Di Kabupaten Yapen Waropen
Kualitas Proses Pemilihan Pamong Desa Di Kabupaten Bantul
Pengembangan Kelembagaan Kantor Pariwisata, Seni Dan Budaya Kota Ternate
Analisis Dampak Pemekaran Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik Di Kota Banjarbaru
Kebijakan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah
Penanganan Masalah Kaki Lima
Implementasi Program Pendidikan Luar Sekolah
Implementasi Performance Budgeting Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu
Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan 2000/2001-2002
Analisis Keuangan Daerah Propinsi Gorontalo
Implementasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2003
Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin
Kebijakan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Pemerintahan Desa Dan Pemerintahan Desa Pakraman Dalam Format Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Implementasi Kebijakan Program Paket B Setara SLTP