Penulis: Aluysius Bambang Setyawan
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik
Ringkasan:
Banjir di musim penghujan selalu terjadi di Kabupaten Purworejo.
Menimbulkan korban harta dan benda yang merugikan masyarakat. Bencana banjir
terjadi karena pendangkalan sungai sebagai akibat adanya erosi. Akibat lain
erosi, tanah yang terbawa oleh air hujan masuk ke sungai akan menyebabkan
sungai di hilir, menjadi dangkal sehingga daya guna dan masa gunanya berkurang
secara tidak langsung menyebabkan banjir di musim hujan. Mencermati
kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat serta kompetensi mengantisipasi ke
masa depan maka mutlak diperlukan tindakan rehabilitasi lahan dan konservasi
tanah (RLKT) di Kabupaten Purworejo. RLKT adalah upaya manusia untuk
memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan agar berfungsi
secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Implementasi kebijakan tersebut mengikutsertakan
masyarakat yaitu melalui pendekatan pemberdayaan dengan aktornya Kelompok Tani
Penghijauan (KTP)
Penelitian pemberdayaan KTP di Desa Wanurojo dengan program RLKT untuk mengendalikan
erosi dan banjir menggunakan metode kualitatif. Dengan tujuan untuk mengetahui
pemberdayaan KTP dalam program RLKT dalam usaha mengendalikan erosi dan banjir,
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan KTP dalam program RLKT
dalam usaha mengendalikan erosi dan banjir dan memberikan sumbangan pemikiran
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo khususnya Dinas Pertanian dan
Kehutanan dalam menanggulangi erosi dan banjir.
Pemberdayaan merupakan pendekatan yang dipergunakan untuk melaksanakan
program RLKT. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan adalah partisipasi,
komitmen birokrasi, koordinasi dan komunikasi. Tanpa mendapatkan partisipasi
dari masyarakat usaha pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat
tidak akan dapat terwujud apalagi berhasil. Dalam partisipasi terdapat dinamika
antara sesama anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah sebagai
implementor suatu kebijakan pemberdayaan itu sendiri. Komitmen birokasi merupakan
perjanjian atau keterikatan birokrasi untuk melakukan sesuatu, dalam kaitan ini
adalah melakukan pemberdayaan. Pemerintah dalam hal ini birokrasi merupakan aktor
yang ikut bermain dalam segala bidang pembangunan baik di pusat maupun di
daerah. Koordinasi yang baik akan menimbulkan semangat kerjasama antar unit
ataupun personil, semangat kerjasama merupakan faktor penentu kinerja. Dengan
komunikasi akan ada kesamaan persepsi sehingga terdapat satu pemahaman dalam
melaksanakan suatu kegiatan. Sinergi antara variabel-variabel tersebut sangat
diperlukan untuk menuju suatu pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain
pemberdayaan masyarakat akan berfungsi dan berjalan dengan lancar apabila
masing-masing variabel dapat berfungsi dengan baik dan saling mendukung.
Hasil temuan di lapangan partisipasi belum optimal, kegiatan program
lebih bersifat top down dari pemerintah. Birokrasi lebih dominan dalam
pengelolaan program Koordinasi belum optimal dilaksanakan. Sehingga pelaksanaan
program RLKT dengan pembuatan Hutan Rakyat melalui pendekatan pemberdayaan
belum dapat dikatakan berhasil untuk disebut sebagai suatu pemberdayaan.
Berkaitan
dengan hal tersebut direkomendasikan agar birokrasi lebih mengikutsertakan
masyarakat dalam menentukan jenis kegiatan RLKT yang sesuai dengan kondisi
biofisiknya. Demikian juga agar lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi
melalui penyuluhan berbentuk kunjungan lapangan. Dengan bottom up planning
dan monitoring kegiatan yang terprogram diharapkan program RLKT untuk pengendalian
erosi dan banjir di Kabupaten Purworejo akan mencapai tujuannya.