Pengertian Evaluasi Program

Menurut Hoogerwerf (dalam Sjahrir, 1988) pada dasarnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah yang merupakan upaya untuk mencegah, mengurangi atau memecahkan suatu masalah dengan cara tertentu dan tindakan yang terarah. Menurut Dye, definisi kebijakan publik secara luas adalah “whatever governments choose to do or not to do” (dikutip Young dan Quinn, 2002). Sedangkan Anderson yang juga menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.”

Evaluasi adalah pengukuran dan perbandingan hasil-hasil kegiatan operasional yang dicapai di kenyataan dengan hasil-hasil yang semestinya dicapai menurut standar dan target yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1978). Menurut Grindle, yang ditulis oleh Samudra Wibawa dalam bukunya Evaluasi kebijakan Publik (1994) “Evaluasi merupakan suatu pelaksanaan kebijaksanaan untuk menilai tingkat keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan.” Menurut William Dunn (1999), evaluasi kebijakan berkaitan dengan produksi informasi mengenai manfaat-manfaat atau nilai-nilai hasil kebijakan. Saat hasil kebijakan bernilai dan bermanfaat bagi penyelesaian masalah atau penilaian, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada sasaran dan tujuan bagi evaluator khususnya dan pengguna lain pada umumnya. Hal ini dapat dianggap bermanfaat dan bernilai apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi secara baik.

Model CIPP dari Stufflebeam (Tayibnapis, 2000) berfokus pada empat aspek, yaitu:
1. Context
Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang terkait dengan kondisi obyektif atau lingkungan program yang akan dilaksanakan. Berisi tentang analisis kelemahan dan kekuatan obyek tertentu. Stufflebeam menyatakan evaluasi konteks sebagai fokus institusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan (1983). Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian evaluasi konteks terkait dengan analisis masalah kelemahan dan kekuatan dari obyek tertentu yang sedang atau akan berjalan. Evaluasi konteks memberi informasi untuk pengambil keputusan dalam merencanakan suatu program yang sedang atau akan dilaksanakan. Selain itu, konteks juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana rasionalnya suatu program. Analisis ini akan membantu dalam menentukan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara lebih demokratis dan terarah. Evaluasi konteks juga mendiagnosa suatu kebutuhan yang semestinya tersedia sehingga kerugian jangka panjang bisa dihindari (Isaac and Michael, 1981).
2. Input
Evaluasi input berfokus pada pengumpulan informasi input yang penting berupa analisis personal yang berhubungan dengan anggaran, waktu, prosedur untuk strategi implementasi, bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, serta sarana dan fasilitas yang dimiliki.
3. Process
Proses merupakan gambaran aktivitas yang dilakukan atau perkembangan yang terjadi selama program berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran. Elemen proses juga merupakan suatu pengerahan semua faktor yang terdapat dalam input yang terdiri dari serangkaian tindakan dalam pelaksanaan program. Evaluasi proses berkaitan dengan kajian seberapa jauh pelaksanaan operasional program yang meliputi perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, pemantauan, pemeliharaan dan pemanfaatan.
4. Product
Evaluasi produk adalah mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Aktivitas evaluasi produk adalah mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. Secara garis besar, kegiatan evaluasi produk meliputi kegiatan penetapan tujuan operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai, membandingkan kenyataan di lapangan dengan rumusan tujuan dan menyusun penafsiran secara rasional dengan mengevaluasi output yang terarah pada hasil langsung program.

Evaluasi program adalah upaya penelitian yang dilakukan secara objektif dan sistematis dengan tujuan mengkaji proses dan hasil dari suatu program/kebijakan/kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menentukan sejauh mana nilai atau hasil yang telah dicapai program. Hal tersebut seiring dengan pendapat Moekijat (1981) yang menyatakan bahwa evaluasi atau penilaian berarti penentuan nilai.

Read more

Diskresi Administratif, Sistem Insentif Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik

Studi Kasus Pelayanan Catatan Sipil di Kabupaten Kulon Progo Pada Saat Sebelum Otonomi Daerah dan Setelah Otonomi Daerah

Tugas Akhir/Tesis Penelitian Administrasi Publik

Penulis: Yohanes Irianta

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Ringkasan:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan kinerja birokrasi pelayanan publik pada saat sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah, dalam bidang pelayanan catatan sipil di Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah menjadi titik awal pembahasan penelitian ini, karena pelayanan catatan sipil pada saat sebelum otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan setelah otonomi daerah pelayanan catatan sipil merupakan kewenangan daerah. Dengan adanya sharing of power dan empowering of regional administration serta distribution of income, pada saat setelah otonomi daerah, seharusnya pelayanan catatan sipil semakin baik. Berdasarkan studi pustaka dan pertimbangan atas hasil pengamatan, penulis mengidentifikasi bahwa faktor diskresi administratif dan sistem insentif mempunyai hubungan dengan kinerja pegawai pelayanan publik, selanjutnya mempengaruhi kinerja birokrasi pelayanan publik, baik pada saat sebelum otonomi daerah maupun setelah otonomi daerah.

Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan survei, responden untuk variabel diskresi administratif, variabel sistem insentif dan variabel kinerja pegawai pelayanan publik merupakan seluruh populasi pegawai sub dinas catatan sipil, yaitu 16 orang. Responden untuk variabel kinerja birokrasi pelayanan publik merupakan pengguna layanan catatan sipil yang pernah memanfaatkan pelayanan catatan sipil pada saat sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah. Dari 190 daftar pertanyaan yang disampaikan kepada pengguna layanan catatan sipil, sebanyak 105 daftar pertanyaan yang diterima dan memenuhi syarat. Terdiri dari: 91 pengguna layanan akta kelahiran, 14 pengguna layanan akta perkawinan dan 105 pengguna layanan legfalisasi kutipan akta catatan sipil. Untuk mengetahui hubungan variabel diskresi administratif, variabel sistem insentif dan variabel kinerja pegawai pelayanan publik dipergunakan analisis tabulasi silang (Crosstab analysis) dengan Program SPSS for Windows.

Dari uji korelasi tabulasi silang dan data hasil wawancara diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Memang terjadi perbedaan kinerja birokrasi pelayanan publik pada Sub Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada saat sebelum dan setelah otonomi daerah, kinerja birokrasi pelayanan catatan sipil setelah otonomi daerah lebih tinggi dari pada kinerja birokrasi pelayanan catatan sipil sebelum otonomi daerah. Walaupun jumlah pencapaian akta maupun pendapatan menurun, tetapi kalau dibandingkan dengan input yang berupa jumlah pegawai, anggaran dan sarana, maka kinerja birokrasi pelayanan publik setelah otonomi lebih tinggi. Ada hubungan yang positif dan erat antara faktor Diskresi Administratif dan faktor sistem insentif dengan Kinerja Pegawai Pelayanan Publik di Sub Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada saat sebelum otononi daerah dan pada saat setelah otonomi daerah. Ada hubungan positif dan erat antara faktor Kinerja Pegawai Pelayanan Publik dengan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik di Sub Dinas Catatan Sipil pada saat sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah.

Read more

Analisis Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 Di Kabupaten Yapen Waropen

Tugas Akhir/Tesis Penelitian Administrasi Publik

Penulis: Jan Alex Kiriwenno

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Bidang Konsentrasi: Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah

Ringkasan:

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana persiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen, dalam pembentukan Lembaga Perangkat Daerah, dengan melihat berbagai faktor yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan serta kriteria pembentukan sebagaimaan termuat dalam PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu penelitian ini sekaligus mengadakan menilaian dan evaluasi atas pelaksanaan PP 84 Tahun 2000 di Kabupaten Yapen Waropen.

Pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dalam implementasinya tidak selalu menimbulkan output dan outcame yang positif. Fenomena tersebut terjadi karena dalam penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP 84 Tahun 2000 tidak berlandaskan kebutuhan daerah, Sejak di keluarkan PP 84 Tahun 2000, jumlah perangkat Daerah Kabupaten Yapen Waropen sebanyak 17 Dinas, 10 LTD, 2 Sekretariat, 8 Kecamatan dan 5 Kelurahan dengan jumlah Eselon jabatan sebanyak 712.Jumlah tersebut dinilai terlalu banyak dan sangat berpengruh terhadap keuangan daerah. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 8 Tahun 2003 maka secara jelas telah memberikan pembatasan jumlah Perangkat Daerah yang dalam pembentukanya harus tetap memperhatikan faktor-faktor pertimbangan dan Kriteria pembentukan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen berupaya untuk menata kembali perangkat daerah sehingga diperoleh perangkat daerah yang akan mampu menjawab kebutuhan daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik,dengan system menajemen pemerintahan yang efektif, sehingga diharapkan tercipta kepemerintahan yang baik (good governance).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang kemudian analisa dilakukan secara deskriptif, dengan mengambil lokasi pada Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa dilakukan secara deskriptif yaitu suatu pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, penelti mengembangkan konsep, dan menghimpun fakta. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kelembagaan perangkat daerah yang ada di kabupaten Yapen waropen jumlahnya cukup banyak dan belum berjalan ecara efektif baik itu ditinjau dari segi tugas dan fungsi maupun secara Struktur Organisasi sehingga yang nampak adalah kelembagaan yang cukup besar tetapi fungsi yang dijalankan sangat kecil bahkan cenderung tumpang tindih.

Dengan demikian dalam rangka penerapan PP Nomor 8 tahun 2003 maka penelitian ini memberikan Saran dan merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen agar dalam membentuk perangkat daerahnya perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, kebutuhan daerah, kriteria pembentukan dan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan pembentukan Perangkat Daerah sehingga diharapkan nantinya akan diperoleh postur perangkat daerah yang lebih proposional, efisien dan efektif yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi secara rasional dan obyektif mengikuti strategi dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Read more

Implementasi Kebijakan Bidang Kehutanan Di Kabupaten Indragiri Hilir

(Studi Kasus Perda Nomor 61 Tahun 2000)

Tugas Akhir/Tesis Penelitian Administrasi Publik

Penulis: Junaidy

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Bidang Konsentrasi: Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah

Ringkasan:

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangan di bidang kehutanan. Walaupun pelimpahan kewenangan tersebut masih terjadi tarik ulur akibat kepentingan Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah mengeluarkan berbagai kebijakan bidang kehutanan salah satunya melalui Perda Nomor 61 Tahun 2000 tentang Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan. Perda tersebut telah memasuki tahun ketiga diimplementasikan, namun terlihat belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan bidang kehutanan melalui proses implementasi Perda Nomor 61 Tahun 2000 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat sehingga tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Variabel-variabel yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Kondisi Lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua kegiatan pokok yang dilakukan dalam rangkaian proses implementasi Perda Nomor 61 Tahun 2000 yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengamankan Lalu Lintas Hasil Hutan, hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berhasil terwujud dengan telah dapat dipungutnya retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan. Padahal retribusi tersebut dapat dipungut secara optimal jika kegiatan mengamankan lalu lintas hasil hutan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Implementasi Perda Nomor 61 Tahun 2000 dipengaruhi oleh faktor-faktor Sumber Daya Manusia yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih kurang, dan Lingkungan sosial dan ekonomi yang kurang mendukung.

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan berkaitan dengan hambatan yang dihadapi dalam rangka implementasi Perda Nomor 61 Tahun 2000 adalah untuk segera membentuk UPTD pada Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia implementator melalui peningkatan pendidikan aparat yang ada, memanfaatkan pengalaman aparat dan rekrutmen pegawai baru, dan Pemerintah Daerah mengadopsi sistem Hutan Kemasyarakatan untuk mengatasi kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak kondusif. Sehingga implementasi Perda Nomor 61 Tahun 2000 sebagai salah satu kebijakan bidang kehutanan tidak semata-mata hanya mengejar tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melainkan harus merealisasikan tujuan mengamankan lalu lintas hasil hutan demi kelestarian hutan untuk kepentingan masa akan datang.

Read more

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan Dalam Pembinaan Kebudayaan

(Kasus Dinas Kebudayaan di Jayapura)

Tugas Akhir/Tesis Penelitian Administrasi Publik

Penulis: Rekky N. Kirihio

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik

Ringkasan:

Provinsi Papua terdiri dari beragam suku yang memiliki etnis yang berbeda-beda yang mencapai 250 jenis etnis dan kebudayaan yang berbeda. Ini merupakan kekayaan daerah dan bila dibina secara optimal akan menjadi kekayaan budaya bangsa. Pembinaan kebudayaan Propinsi Papua menghadapi permasalahan yang komplek, dari jumlah etnis yang banyak juga letak geografis wilayah Papua yang berbukit dan bergunung serta sarana dan prasarana fisik belum memadai.

Memperhatikan permasalahan tersebut maka perlu didukung dengan peran dan peningkatan kapasitas lembaga Dinas Kebudayaan Provinsi serta menentukan langkah dan kebijakan strategis untuk meningkatkan peran lembaga dan peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Kebudayaan Provinsi Papua dalam pembinaan kebudayaan sehingga menjadi dasar dalam memilih permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Apakah strategi yang dipergunakan oleh Kelembagaan Dinas Kebudayaan Provinsi Papua untuk meningkatkan kapasitas lembaga Dinas Kebudayaan dalam pembinaan kebudayaan?”.

Menanggapi permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan strategi yang dipakai lembaga Dinas Kebudayaan Provinsi Papua dalam peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Kebudayaan dalam pembinaan kebudayaan. Dan untuk menjawab tujuan dimaksud penelitian dilakukan di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Papua dengan subyek segenap pimpinan organisasi dan karyawan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam organisasi. Dengan melakukan pengkajian terhadap obyek permasalahan diantaranya efektifitas organisasi, manajemen organisasi yang efektif dan strategi manajemen serta pembinaan kebudayaan.

Setelah hasil-hasil penelitian diperoleh kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan jawaban secara naratif terhadap masalah yang sedang dikaji serta teknik SWOT untuk memperoleh penajaman perubahan terkait dengan strategi yang diharapkan, dapat dilakukan oleh lembaga Dinas Kebudayaan Provinsi Papua dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pembinaan kebudayaan.

Berdasarkan analisis deskriptif dan analisis SWOT maka dapat disimpulkan tentang hasil penelitian terkait dengan tujuan yang hendak dicapai yakni:

1.   Peran Kelembagaan Dinas Kebudayaan Provinsi Papua dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pembinaan kebudayaan adalah sebagai berikut:

• Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Dinas Kebudayaan Provinsi Papua

• Meningkatkan fungsi kepemimpinan dalam pembuatan keputusan serta adaptasi dan inovasi dalam rangka efektifitas manajemen organisasi.

2.   Strategi yang dipergunakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Papua dalam peningkatan kelembagaan Dinas Kebudayaan Provinsi Papua dalam pembinaan kebudayaan disimpulkan empat kemungkinan strategi yang dipilih yakni:

• Strategi (SO) yakni strategi perencanaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana program kebudayaan.

• Strategi (ST) yakni strategi manajemen sumber daya manusia dan kelembagaan dalam realisasi jabatan fungsional.

• Strategi (WO) yakni strategi meningkatkan patisipasi masyarakat terutama tokoh adat dalam kegiatan kebudayaan melalui usaha motivasi.

• Strategi (WT) yakni strategi mengawasi dan mengevaluasi serta sosialisasi kebudayaan.

Read more

Studi Kinerja Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Studi Kasus: Implementasi PERDA Propinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tugas Akhir/Tesis Penelitian Administrasi Publik

Penulis: M. Aminuddin Farick

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Ringkasan:

PERDA DKI Jakarta No.5 Tahun 1978 adalah suatu produk hukum yang memayungi pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki lima di wilayah DKI Jakarta. Hampir seperempat (¼) abad lamanya kebijakan tersebut dikeluarkan, namun dalam implementasinya sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berbagai implikasi atas kehadiran Pedagang Kaki lima telah menjadi salah satu problem bagi Pemerintah Kota Jakarta. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mendapatkan jawaban, sejauh mana kinerja implementasi Perda tersebut serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja yang dicapai saat ini.

Melalui pendekatan studi kebijakan, penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta melalui pendekatan sampling. Setiap wilayah ditetapkan 20 responden Pedagang Kaki lima, sehingga total responden berjumlah 100 orang. Cara pengambilan sampel responden melalui pendekatan random sampling. Untuk melengkapi analisis data, dalam penelitian ini juga ditetapkan sejumlah infroman. Jumlah informan masyarakat konsumen Pedagang Kaki lima berjumlah 20 orang, yang setiap wilayahnya diwakili 5 orang. Sedangkan informan dari aparat berjumlah 24 orang yang ditetapkan berdasarkan purposif sampling. Dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data, selain melalui penyebaran kuisioner juga dilakukan wawancara dengan sejumlah narasumber serta melalui pengamatan langsung pada subyek penelitian. Variabel dependent yang diamati adalah kinerja implementasi kebijakan, sehingga indikator penilian mencakup dua aspek, yakni output kebijakan dengan 6 indikator dan outcomes kebijakan dengan 4 indikator.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa secara komulatif kinerja implementasi kebijakan Perda tersebut masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh (1) lokasi/tempat resmi yang diperuntukan bagi Pedagang Kaki lima masih sangat terbatas, (2) pembinaan Pedagang Kaki lima belum menyentuh kelompok sasaran, (3) bantuan modal usaha bagi Pedagang Kaki lima belum terealisasi, (4) pungutan yang dikenakan pada Pedagang Kaki lima belum masuk dalam Kas Daerah, (5) penerapan sanksi bagi Pedagang Kaki lima yang melanggar belum sesuai dengan aturan yang ada, (6) pengawasan belum berjalan secara kontinu dan hasilnya pun masih jauh dari harapan, (7) masih rendahnya kesadaran Pedagang Kaki lima menempati lokasi yang telah ditentukan, (8) ketertiban dan kebersihan belum terjaga, (9) retribusi yang dikenakan pada Pedagang Kaki lima belum menjadi sumber penerimaan bagi Pemda.

Rendahnya kinerja implementasi Perda tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni (1) masih rendahnya intensitas dan daya jangkau komunikasi terhadap kelompok sasaran, (2) sumber daya, berupa dukungan dana, jumlah aparat dan peraturan pelaksanaan masih terbatas, (3) pemahaman para implementor di lapangan masih berorientasi pada pendekatan keamanan dan ketertiban, (4) daya dukung lingkungan fisik daerah dan dukungan masyarakat konsumen di perkotaan telah memberi sumbangan terhadap maraknya Pedagang Kaki lima di wilayah Jakarta. Sebagai jalan keluar yang ditawarkan adalah (1) tingkatkan intensitas dan daya jangkau komunikasi dalam upaya sosialisasi, (2) alokasikan dana dan tempatkan aparat secara memadai dalam rangka pembinaan Pedagang Kaki lima, (3) perlu adanya perngaturan pelaksanaan dari setiap pasal dalam Perda No.5 Tahun 1978, (4) berikan pemahaman yang mendalam bagi para implementor di lapangan, bahwa Pedagang Kaki lima harus dipandang sebagai aset bangsa dan modal pembangunan.

Read more

Peran stakeholders dan konflik wacana dalam penerapan kebijakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Tugas Akhir/Tesis Penelitian Administrasi Publik

Penulis: Azhari

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik

Ringkasan:

Wacana penerapan kebijakan Syariat Islam di Indonesia merupakan isue baru yang digelindingkan oleh sebagian masyarakat dalam upaya mewujudkan sistem kehidupan yang bernuansa syariat Islam termasuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang sejak tahun 1999 telah diberikan legitimasi melalui Undang-Undang sebagai bentuk respon pemerintah pusat dalam mengakomodir aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. Undang-Undang tentang Syariat Islam tersebut hingga saat ini belum dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena peran stakeholders serta konflik wacana masih terjadi dalam penerapan kebijakan Syariat Islam di Aceh. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan Syariat Islam serta bagaimana pula peran dari para stakeholders dan konflik wacana yang terjadi antara mereka dalam penerapan kebijakan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskritif kualitatif dan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Syariat Islam di Aceh saat ini masih berjalan dalam tataran simbol semata, belum menyentuh pada hal–hal yang subtansial seperti pembentukan kelembagaan, pembuatan dan pengesahan Qanun atau Perda yang berkaitan dengan Syariat Islam serta pembentukan Wilayatul Hisbah. Sementara itu jenis peran yang dimainkan stakeholders yang ikut serta dalam penerapan kebijakan Syariat Islam cendrung masih berbeda pendapat, ide dan pikiran terutama dalam merespon kebijakan Syariat Islam di Aceh, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) kelompok stakehoders yang dapat diklasifikasikan menurut jenis peran yaitu kelompok stakeholders yang mendukung, menentang dan netral, sehingga memunculkan konflik wacana diantara mereka terutama konflik wacana antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakal Lokal serta antara Masyarakat Daerah yang ada dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan kebijakan Syariat Islam adalah stakeholders yang terlibat hendaknya memiliki keseriusan dan kemampuan sehingga akan dapat menjalankan peranan dengan baik, perlu hendaknya membuat kegiatan-kegiatan sosialisasi, panel diskusi dan seminar secara reguler yang dapat dijadikan sebagai forum penyamaan pandangan dan pendapat diantara stakeholders khususnya dan masyarakat umumnya, dan pemerintah perlu segera membuat, merancang dan mengesahkan Qanun yang mengatur tentang Kepolisian, Qanun Kejaksaan yang antara lain akan mengatur hubungan Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga Peradilan Islam dengan kedua lembaga dimaksud.

Read more

Manajemen Strategis Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

(Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang)

Penulis: Teuku Saiful Bahri

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik

Ringkasan:

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan konsekwen sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka dibutuhkan kesiapan birokrasi pemerintah daerah baik dari segi struktural, proses maupun sumber daya manusianya. Pengerahan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah menjadi mutlak diperlukan. Salah satu sektor strategis yang banyak terbukti mampu bertahan selama masa krisis ekonomi moneter yaitu sektor pariwisata. Untuk itu tema serta fokus penelitian ini pada pendalaman penerapan stratejik manajemen pada sektor pariwisata di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi, kendala dan strategi yang tepat bagi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tangerang, dengan menggunakan analisa manajemen strategis.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kualitatif dengan metode analisa manajemen stratejik dan teknik analisa matriks SWOT (Strength Weakness Opputunity Threats Analysis) untuk menemukan isu utama dan strategi yang tepat bagi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tangerang.

Dari hasil analisa ditemukan bahwa terdapat 15 obyek wisata alam di Kabupaten Tangerang yang belum digarap secara optimal, terdapat dualisme arah pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang kinerja masih rendah dan Para Pengembang Skala Besar yang dikelola secara profesional dan moderen. Beberapa sumber daya berupa atraksi wisata kesenian dan produk kerajinan bambu belum digarap pula secara maksimal.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah reformasi kinerja Dinas Pariwisata sebagai motor dari pihak birokrasi pemerintah untuk mengkoordinir aktivitas serta program pariwisata yang ada, sehingga arah pengembangan pariwisata menjadi semakin jelas dan berdaya guna. Pelibatan pihak lain seperti para pengembang besar dan investor lainnya dalam industri pariwisata ini. Membuka partisipasi masyarakat dalam aktivitas pariwisata dan perhatian pada nilai yang hidup dan berlaku di masyarakat. Pengadaan sarana yang belum ada pada rantai nilai (value chain) seperti toko cinderamata, dan peningkatan sarana fisik serta sumber daya manusia yang bekerja di sektor pariwisata ini.

Read more

Pengaruh Adaptabilitas Budaya Organisasi Terhadap Produktifitas Kerja Aparatur Pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai

Penulis: Darlis

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Bidang Konsentrasi: Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah

Ringkasan:

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban tentang pengaruh adaptabilitas budaya organisasi terhadap produktifitas kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai dengan tujuan:

1. Mendapatkan kejelasan mengenai mengenai kurang optimalnya produktifitas kerja aparatur karena tingkat adaptasi budaya organisasi yang masih pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh adaptabilitas budaya organisasi terhadap produktifitas kerja aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai.

Metode yang digunakan adalah Explanatory Method (mencari keterangan atau penjelasan) dengan menyelidiki sebab akibat yang berhubungan dengan variable Adaptabilitas budaya organisasi (X) dengan produktifitas kerja aparatur. Untuk keperluan data dikumpulkan pendapat 60 orang dari 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai yang dianggap mampu menjabarkan kebijakan-kebijakan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam menganalisis data faktor adaptabilitas budaya organisasi yang berpengaruh terhadap produktifitas kerja pegawai digunakan analisis jalur (path analysis). Sebelum data di analisis terlebih dahulu ditranformasikan ke dalam metode interval berurutan (method Succesive interval).

Hasil analisis menunjukkan bahwa adaptabilitas budaya organisasi yang meliputi dimensi siap mengambil resiko, dimensi percaya diri dan dimensi proaktif berpengaruh positif terhadap produktifitas kerja pegawai. Dimensi siap mengambil resiko mempunyai pengaruh lebih besar dibanding dimensi percaya diri dan dimensi proaktif.

Dengan demikian diharapkan tingkat adaptabilitas budaya organisasi yang tinggi ini dapat meningkatkan produktifitas kerja pegawai.

Read more

Pemberdayaan Kelompok Tani Penghijauan Dalam Implementasi Program Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Di Desa Wanurojo Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo

Penulis: Aluysius Bambang Setyawan

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik

Ringkasan:

Banjir di musim penghujan selalu terjadi di Kabupaten Purworejo. Menimbulkan korban harta dan benda yang merugikan masyarakat. Bencana banjir terjadi karena pendangkalan sungai sebagai akibat adanya erosi. Akibat lain erosi, tanah yang terbawa oleh air hujan masuk ke sungai akan menyebabkan sungai di hilir, menjadi dangkal sehingga daya guna dan masa gunanya berkurang secara tidak langsung menyebabkan banjir di musim hujan. Mencermati kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat serta kompetensi mengantisipasi ke masa depan maka mutlak diperlukan tindakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT) di Kabupaten Purworejo. RLKT adalah upaya manusia untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan agar berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Implementasi kebijakan tersebut mengikutsertakan masyarakat yaitu melalui pendekatan pemberdayaan dengan aktornya Kelompok Tani Penghijauan (KTP)

Penelitian pemberdayaan KTP di Desa Wanurojo dengan program RLKT untuk mengendalikan erosi dan banjir menggunakan metode kualitatif. Dengan tujuan untuk mengetahui pemberdayaan KTP dalam program RLKT dalam usaha mengendalikan erosi dan banjir, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan KTP dalam program RLKT dalam usaha mengendalikan erosi dan banjir dan memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo khususnya Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam menanggulangi erosi dan banjir.

Pemberdayaan merupakan pendekatan yang dipergunakan untuk melaksanakan program RLKT. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan adalah partisipasi, komitmen birokrasi, koordinasi dan komunikasi. Tanpa mendapatkan partisipasi dari masyarakat usaha pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat tidak akan dapat terwujud apalagi berhasil. Dalam partisipasi terdapat dinamika antara sesama anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah sebagai implementor suatu kebijakan pemberdayaan itu sendiri. Komitmen birokasi merupakan perjanjian atau keterikatan birokrasi untuk melakukan sesuatu, dalam kaitan ini adalah melakukan pemberdayaan. Pemerintah dalam hal ini birokrasi merupakan aktor yang ikut bermain dalam segala bidang pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Koordinasi yang baik akan menimbulkan semangat kerjasama antar unit ataupun personil, semangat kerjasama merupakan faktor penentu kinerja. Dengan komunikasi akan ada kesamaan persepsi sehingga terdapat satu pemahaman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sinergi antara variabel-variabel tersebut sangat diperlukan untuk menuju suatu pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat akan berfungsi dan berjalan dengan lancar apabila masing-masing variabel dapat berfungsi dengan baik dan saling mendukung.

Hasil temuan di lapangan partisipasi belum optimal, kegiatan program lebih bersifat top down dari pemerintah. Birokrasi lebih dominan dalam pengelolaan program Koordinasi belum optimal dilaksanakan. Sehingga pelaksanaan program RLKT dengan pembuatan Hutan Rakyat melalui pendekatan pemberdayaan belum dapat dikatakan berhasil untuk disebut sebagai suatu pemberdayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut direkomendasikan agar birokrasi lebih mengikutsertakan masyarakat dalam menentukan jenis kegiatan RLKT yang sesuai dengan kondisi biofisiknya. Demikian juga agar lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi melalui penyuluhan berbentuk kunjungan lapangan. Dengan bottom up planning dan monitoring kegiatan yang terprogram diharapkan program RLKT untuk pengendalian erosi dan banjir di Kabupaten Purworejo akan mencapai tujuannya.

Read more

Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah

(Studi Pada Industri Manufaktur Di Kabupaten Semarang)

Penulis: Iwan Setiyarso

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Ringkasan:

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang besar dalam mengembangkan daya dukung lingkungan yang memadai untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu kemampuan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup perlu ditingkatkan, karena kualitas lingkungan hidup merupakan penyangga kehidupan mahluk hidup dalam suatu ekosistem yang seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dicapai, dan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian efektivitas yang diukur melalui variabel sanksi hukum, kontrol masyarakat dan komitmen pengusaha di Kabupaten Semarang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara, data primer maupun data sekunder yang terdapat di Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Semarang, BPS Daerah, dan data dari Bappeda Kabupaten Semarang.

Dari hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup telah menunjukkan hasil yang belum optimal yang ditunjukkan oleh banyaknya kasus limbah tercemar yang dilakukan oleh pihak industri di wilayah Kabupaten Semarang. Persepsi dan respon masyarakat terhadap masalah pengelolaan lingkungan hidup cukup tinggi. Faktor-faktor mempengaruhi menunjukan bahwa faktor sanksi hukum (law enforcement) menunjukkan hasil yang tidak optimal yang terindikasi dari kontra prestasi dalam bentuk kompensasi hanya terjadi pada pencemaran saluran irigasi sebesar 50 % dari kerugian, sedangkan kompensasi pada saluran drainase dan sungai tidak terjadi. Sementara penindakan pelanggaran pada level pengadilan terjadi tidak sampai pada tingkat penutupan operasi pabrik. Faktor kontrol masyarakat menunjukkan bahwa frekuensi teguran yang dilakukan masyarakat terhadap pihak industri terjadi, dan somasi yang disampaikan masyarakat ditujukan langsung kepada pihak industri. Faktor komitmen pengusaha menunjukkan hasil yang belum optimal terindikasi dari ketaatan prosedur aktivitas pabrik di kalangan pengusaha di Kabupaten Semarang belum cukup tinggi, sedangkan alat pengolah limbah dari masing-masing pabrik belum semua miliki.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah keterlibatan seluruh pelaku yang ada untuk mencari solusi terbaik, sehingga interaksi kegiatan industri dengan lingkungan sekitarnya akan memberikan hasil terbaik. Pembenahan sanksi hukum harus proporsional, mengkampanyekan sadar lingkungan hidup bagi kalangan industri untuk memiliki tanggungjawab yang penuh. Faktor kontrol masyarakat perlu dibenahi secara matang melalui aktivitas interaksi antara masyarakat dengan kalangan industri melalui kegiatan sosial. Komitmen pengusaha ditingkatkan melalui kegiatan proses analisis dampak lingkungan (Amdal) harus menjadi ketentuan yang tidak bisa dihindari dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap peralatan atau sarana pengolah limbah, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak.

Read more

Jaringan Kerja Antar Pemerintah Daerah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Riau

Penulis: Dahlia Zulfah

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Bidang Konsentrasi: Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah

Ringkasan:

Sinergi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik dewasa ini menjadi salah satu agenda menuju reformasi birokrasi dan administrasi publik. Pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang banyak tuntutan. Di dalam masyarakat yang plural, peran pemerintah akan semakin menyempit serta tidak lagi mendominasi dan monopolistik tetapi lebih kepada memberdayakan peran swasta dan masyarakat terutama dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi makro dan mikro. Peran pemerintah daerah sebagai regulator, stabilitator dan fasilitator juga sangat diperlukan sebagai penguasa wilayah untuk menjembatani dan menyeimbangi antara kepentingan pelaku bisnis dan kepentingan masyarakat agar tidak menimbulkan distorsi dan stagnasi. Industri pariwisata sebagai salah satu mata rantai perekonomian dalam pengelolaannya tidak akan terlepas dari ketiga aktor (tripartit) tersebut, namun dalam menjalankankan perannya tidak akan terlepas dari kondisi sosial politik dan sosial budaya di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk-bentuk kerjasama antar Pemda,swasta dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Riau dalam mengelola industri pariwisata dan untuk memahami peran dari masing-masing pelaku serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola kerjasama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , observasi dan dokumentasi. Sebagai sumber data dan populasinya adalah yang mewakili pemerintah daerah seperti Bupati dan pejabat dinas/instansi terkait yang ada hubungan dengan pariwisata, para pelaku bisnis pariwisata dan masyarakat peduli wisata dengan menggunakan sample bertujuan yang ditentukan pada orang-orang tertentu saja.

Dari hasil analisis dan pembahasan ditemukan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Riau dalam mengelola industri pariwisata akibat dari kerjasama bilateral antar Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura, Pemda hanya menerima dampak dari kerjasama dimaksud dalam hal kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran, dalam hal pemilikian saham Pemda Kabupaten Kepulauan Riau tidak memiliki sama sekali. Sedangkan bentuk kerjasama yang lainnya dalam mengembangkan ekowisata masih berada dalam kawasan ekonomi eksklusif P.Bintan. Efek rembesan dari kedua bentuk kerjasama tersebut secara tidak langsung memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat namun belum merata di setiap daerah.

Disarankan kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Riau untuk lebih meningkatkan pariwisata sebagai sektor andalan dengan membuat beberapa kebijakan kerjasama dimana Pemda bukan hanya sebagai penyedia lahan tetapi ikut memiliki dalam kepemilikan saham dengan prinsip pembagian keuntungan dengan demikian tidak hanya Pemda memperoleh kontribusi PAD tetapi perolehan bagi hasil,serta masyarakat akan diuntungkan dengan adanya efek imbasan kebawah.

Read more

Implementasi Program Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Yogyakarta

Penulis: Dedek Diana Sita

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Ringkasan:

Dalam hal menangani masalah meningkatnya gelandangan dan pengemis terutama di daerah perkotaan seperti Kota Yogyakarta dimana meningkatnya jumlah gelandangan pengemis terutama di lokasi-lokasi yang diidentifikasi sebagai daerah rawan gepeng ini memberikan pandangan “negatif” terhadap ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota Yogyakarta bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Keadaan ini yang melatarbelakangi dikeluarkannya PP NO. 31 Tahun 1981 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Namun, yang diperlukan tentunya bukan hanya sekedar tersedianya peraturan tetapi yang paling mungkin dilakukakan adalah bagaimana memecahkan teka-teki disekitar pelaksanaan (implementation) penanganan tersebut.

Implementasi Program Rehabilitasi gelandangan dan pengemis ini bertujuan untuk (1) adanya peran serta masyarakat membantu gelandangan dan pengemis, serta, (2) mengembangkan kemampuan gelandangan dan pengemis guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak ditandai dengan adanya perubahan Kualitas Fisik (KF) dan Kualitas Non Fisik (KNF) mereka.

Dimana, dalam tulisan ini penulis mencoba mencermati dan mengemukakan bagaimana proses implementasi Program Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis melalui upaya rehabilitatif dalam program rehabilitasi gelandangan dan pengemis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendiskripsikan proses implementasi Program Rehabilitasi tersebut, yang meliputi beberapa kegiatan yakni (1) pendekatan awal yang terdiri dari beberapa langkah yaitu mengadakan orientasi mengenai kondisi dan situasi gepeng, identifikasi terhadap gepeng tentang kemungkinan program penanganan yang akan diberikan, dan memotivasi para gepeng, (2) penerimaan yang terdiri dari beberapa langkah yaitu registrasi, penelaahan dan pengungkapan masalah, dan penempatan gepeng ke dalam panti, (3) dan bimbingan dan latihan yang terdiri dari bimbingan fisik dan mental, bimbingan sosial, bimbingan ketrampilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari implementasi yang dilakukan diketahui terdapat Inefektivitas terhadap pencapaian tujuan yang ditunjukkan dari: 1) rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis ini, 2) rendahnya tingkat perubahan Kualitas Fisik (KF) klien untuk menjadi lebih mandiri sehingga berpengaruh pula terhadap kualitas hidup klien setelah mengikuti program, 3) rendahnya Kualitas Non Fisik (KNF) Klien yang ditunjukkan dengan masih ditemukannya ex-klien yang melakukan tindak pergelandangan dan pengemis serta tingginya tingkat ketergantungan klien.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi inefektifitas ini adalah: 1) Resorses, yang terdiri dari untuk variabel resorses yang terdiri dari: sumber daya aparat diketahui bahwa jumlah aparat yang tersedia serta kemampuan dan tingkat pendidikan yang mereka miliki masih kurang memadai; belum konsistennya pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan program, serta adanya upaya perbaikan akan penyediaan anggaran yang menunjukkan tingkat konsistensi pemerintah terhadap ketersediaan anggaran; 2) faktor komunikasi dinilai tidak konsisten, 3) factor Disposisi atau sikap Implementor dinilai dari indikator responsibilitas dinilai cukup baik sedangkan untuk tingkat fleksibelitas aparat dinilai kurang (rendah), 4) serta factor Struktur Birokrasi dilihat dari indikator struktur organisasi dinas dinilai baik, namun tidak sama halnya dengan koordinasi baik intern dan ekstern organisasi yang dinilai tidak berjalan dengan baik.

Akhirnya, penulis menganjurkan bahwa dalam penanganan gelandangan dan pengemis ini akan lebih baik hasilnya bila: 1) dalam proses rehabilitatif tersebut hendaknya lebih menekankan pada pencapaian kepuasan dan kemandirian klien melalui komunikasi dua arah dan menghindari sifat kaku dalam setiap kegiatan pembinaan maupun penyuluhan pada klien, 2) perbaikan proses pembinaan selama mengikuti program dan keterlibatan semua pihak termasuk di dalamnya masyarakat untuk membantu ex-klien Untuk itu, menurut penulis ada tiga kategori yang harus dipenuhi yakni pertemanan, kesetaraan dan partisipasi dari berbagai pihak, 3) serta, kembali terjalinnya kerjasama antar wilayah pemerintahan dalam penanganan masalah ini atau diadakannya kembali program transmigrasi sebagai bentuk kerjasama antara departemen transmigrasi dan departemen sosial.

Read more

Implementasi Kebijakan Program Paket B Setara SLTP

(Studi Kasus Di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta)

Penulis: Marni Rizal

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Ringkasan:

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Paket B di Kotamadya Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta, adalah sejauh mana implementasi program paket B sebagaimana ditentukan dalam Kepmendikbud No. 0131/U/1994, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program paket B tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program paket B di implementasikan di ketiga PKBM yaitu : PKBM Remaja, PKBM 17 Penjaringan, dan PKBM 03 Cilincing wilayah Kotamadya Jakarta Utara, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program paket B tersebut. Oleh karenanya yang menjadi variabel independent dalam penelitian ini adalah komunikasi, struktur birokrasi dan sumber daya dan sumber variabel dependentnya adalah implementasi program paket B.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karenanya pengumpulan data yang paling utama menggunakan wawancara disamping observasi, dan dokumentasi. Dalam melaksanakan analisis data lebih menekankan pada teknik indept analysis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bersama-sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, struktur birokrasi, dan sumber daya sangat mempengaruhi implementasi program paket B. Belum berhasilnya implementasi program paket B di ketiga PKBM tersebut disebabkan oleh tidak terbukanya komunikasi antara Penilik Dikmas dengan Penyelenggara, dan sebaliknya antara Penyelenggara dengan Penilik Dikmas, sehingga keadaan ini mempengaruhi pelaksanaan program paket B. Faktor lain yang menghambat keberhasilan program adalah tidak berjalannya koordinasi yang berhubungan dengan keterikatan hirarki dalam pelaksanaannya, dan keterbatasan sumber daya terutama tutor, baik dalam jumlah ketersediaan maupun dalam kualitasnya.

Penelitian ini merekomendasikan untuk mengurangi dominasi birokrasi dalam penentuan kurikulum, bahan ajar, sarana dan prasarana, dalam penyelenggaraan program paket B karena tidak sesuai dengan karakteristik dan arah kebijakan pendidikan luar sekolah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

Read more